Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung berencana untuk mengurangi jumlah Daerah Pilihan (Dapil) pada pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang lantaran adanya disparitas kursi yang mencolok antar-dapil.
Merespon rencana itu, DPD Partai Golkar Tulungagung justru jumlah dapil harus tetap sama, namun jumlah kursi antar-dapilnya diatur agar lebih proporsional.
Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Jairi Irawan mengatakan, pihaknya memang tengah menyoroti adanya disparitas atau ketimpangan jumlah kursi pada setiap dapil.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada ketimpangan alokasi program pembangunan atau dana pokok pikiran (pokir) DPRD Tulungagung.
Baca Juga :Pemkot Batu Dukung Sidang Terpadu Perwalian, Warga Kini Lebih Mudah Urus Perwalian Anak
Salah satu ketimpangan kursi yang paling mencolok seperti di Kecamatan Bandung yang hanya mendapat enam kursi, sedangkan dapil yang lain bisa mencapai 11 kursi.
Merespon hal ini, DPD Partai Golkar Tulungagung merupakan salah satu partai yang mendorong agar jumlah dapil di Tulungagung bisa lebih proporsional.
“Anggaran untuk pokir tentunya juga berbeda jauh tergantung jumlah kursi yang dimiliki antar-dapilnya. Makanya kami mendorong tidak perlu sampai sama rata, cukup proporsional saja jumlah kursi antar-dapilnya,” kata Jairi Irawan, Senin (20/7/2026).
Secara teknis, ungkap Jairi, jumlah dapil saat ini tidak perlu ditambah atau bahkan jumlah dapilnya dikurangi seperti yang direncanakan oleh KPU Tulungagung.
