Hadi pun menyayangkan sikap pelapor yang terkesan menarik kembali sumbangan yang pernah diberikan secara sukarela.
“Ya kami tidak mau. Dulu dia menyumbang, kok kemudian mau dibongkar dan minta ganti rugi. Apalagi proses persuratan tukar guling belum selesai, lalu dibongkar dan warga disuruh ganti rugi,” imbuhnya.
Sementara itu, tudingan pelapor yang menyebut pengurus pasif dibantah keras oleh pihak Nazir. Hari Upoyo menjelaskan bahwa proses tukar guling tanah wakaf sebenarnya telah diurus secara berjenjang hingga tingkat provinsi.
“Pelaksanaan proses tukar gulingnya dianggap belum selesai menurut dia, dan kami dituduh tidak pernah bekerja atau mengurusnya. Faktanya, pengurusan sudah kami jalankan sampai ke BWI Provinsi Jawa Timur. Bukti berkasnya ada. Kami juga sudah konfirmasi ke Kemenag dan BWI Kabupaten Jombang untuk minta penjelasan, memang betul pengurusan saat itu sudah sampai ke provinsi,” tegas Hari.
Di sisi lain, Edi selaku perwakilan warga merespons ancaman pembongkaran tersebut. Ia menegaskan warga tidak akan menghalangi jika donatur ingin membongkar fisik bangunan yang didirikannya. Namun, warga menuntut agar lokasi tersebut dikembalikan ke kondisi semula sebelum ada intervensi donatur. Edi menilai, kerugian terbesar justru dialami warga yang kehilangan tempat ibadah awal mereka akibat tawaran tukar guling yang bermasalah ini.
Baca juga:Kemenkes Skrining TB di Tebuireng Jombang, 26 Santri Terindikasi
“Harapan kami tetap. Kalau memang mau dibongkar ya dibongkar saja, toh memang dia yang bangun. Cuma warga minta musala yang ada dikembalikan seperti semula, apa pun bentuk dan ukurannya. Bukan dia yang rugi, tapi wargalah yang sebenarnya dirugikan,” pungkas Edi.
