Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Puluhan warga Dusun Kroyo, Desa Badegan Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo menggeruduk balai desa setempat. Dengan membawa sejumlah poster tuntutan, para warga meminta Kepala Dusun (Kasun) Kroyo untuk dicopot.
Warga beralasan jika Kasun Kroyo diduga melakukan pungutan liar (pungli) terkait proses pembuatan surat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di desa tersebut.
Kasun Kroyo tersebut diduga melakukan pungutan kepada warga di luar nominal yang telah disepakati antara warga dan kelompok masyarakat (Pokmas). Total ada puluhan warga yang menjadi korban kasus pungli tersebut.
“Dugaan pungutannya itu Rp400 ribu sampai Rp1 juta, itu di luar dari kesepakatan pokmas senilai Rp350 ribu,” ungkap Kiki Winarno, salah satu warga saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Selasa (14/1/2025).
Baca Juga :Penyakit PMK Naik jadi 536 Kasus, Pemkab Jombang Bahas Opsi Penutupan Pasar Hewan
Kiki menjelaskan jika permintaan warga adalah agar kasun tersebut dicopot dari jabatannya. Selain meresahkan, aksi yang dilakukan yang bersangkutan merugikan warga yang akan membuat PTSL. Meskipun, saat ini uang hasil pungli tersebut telah dikembalikan sebagian.
“Mintanya dicopot dari kasun, walaupun PTSL sudah selesai dan diserahkan tapi prosesnya yang merugikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Badegan, Didik Suyanto menjelaskan jika pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Selain itu, terkait tuntutan warga pihaknya masih akan melihat peraturan yang berlaku.
Baca Juga :Dinkes Kota Batu Buat Langkah Antisipatif Cegah Penyebaran HMPV
“Kalau dugaan ada, tapi kita lihat dulu peraturannya seperti apa dan perlu kita sandingkan,” imbuh Didik.
Didik juga menambahkan jika ia sebenarnya tidak tahu menahu terkait dugaan pungli tersebut. Pasalnya, program PTSL di desanya sudah selesai sejak 2023 lalu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.
Baca Juga :Pelaksanaan MBG Sepekan, Ketua Dewan Ponorogo: Proses Sesuai SOP
“Saya kurang tahu berapa yang kena pungli, karena memang PTSL di Badegan ini sudah rampung sejak 2023 lalu, tapi nanti kita akan klarifikasi yang bersangkutan,” tutupnya.
