Kediri, SEJAHTERA.CO – Capaian jaminan kesehatan Jawa Timur pada 2025 dinilai gemilang di atas kertas. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendekati universal, jumlah rumah sakit meningkat, dan akreditasi layanan terus diperluas.
Baca Juga :Tingkatkan Pelayanan Publik, Bupati Resmikan Dua Gedung Hibah di Polres Lamongan
Namun, di balik statistik tersebut, warga justru menghadapi kenyataan pelayanan kesehatan yang dinilai rapuh dan berlapis hambatan.
Ketua Rekan Indonesia Jawa Timur, Bagus Romadon, menilai sistem kesehatan saat ini terlalu berorientasi pada pengelolaan angka, sementara keselamatan pasien belum sepenuhnya menjadi pusat kebijakan.
“Negara hadir sebagai data, tetapi belum sepenuhnya hadir sebagai pelindung,” tegas Bagus, Jumat (29/12/2025).
Ia menyoroti fungsi Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dinilai semakin menyempit. Banyak pasien dengan keluhan serius masih tertahan dengan alasan “belum gawat”. Padahal, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur mencatat layanan kesehatan sebagai salah satu sumber pengaduan publik terbesar, terutama terkait penundaan dan penolakan pelayanan IGD.
