Mojokerto, SEJAHTERA.CO – Pemerintah pusat melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto bergerak cepat menangani sekaligus mengevaluasi insiden dugaan keracunan makanan yang dialami ratusan siswa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Baca juga:Bupati Mojokerto Tinjau Banjir Banyulegi, Pastikan Penanganan Darurat Optimal
Menteri HAM, Natalius Pigai, meninjau langsung kondisi korban di RSUD Prof. Dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Rabu (14/1/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan sesuai prosedur dan standar profesional.
Natalius Pigai menegaskan, program MBG merupakan salah satu pilar penting dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
“Kementerian HAM memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan agar pelaksanaan program oleh Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar memenuhi standar profesional,” ujarnya.
Terkait insiden yang berdampak pada 411 siswa, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta. Menurutnya, aspek higienitas dan kepercayaan publik tidak bisa ditawar.
“Pihak yang memasak dan menyajikan makanan harus diganti. SPPG yang sama tidak diperbolehkan beroperasi kembali karena ini menyangkut keamanan anak-anak dan kepercayaan orang tua,” tegasnya.
Selain penanganan medis, pemerintah juga menyiapkan pendampingan psikologis (trauma healing). Langkah ini dinilai penting agar siswa tetap merasa aman meski sempat mengalami kejadian tersebut.
Sebagai upaya pencegahan, Kementerian HAM meminta Pemkab Mojokerto memperkuat koordinasi lintas sektor melalui rapat berkala setiap tiga hingga empat bulan. Evaluasi ini melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat dan orang tua siswa.
“Sinergi ini penting agar sistem pemenuhan gizi berjalan terpadu dan profesional,” jelas Pigai.
Program MBG sendiri saat ini telah menjangkau sekitar 56 juta penerima di seluruh Indonesia dan akan terus disempurnakan agar manfaatnya semakin optimal.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Albarra atau Gus Barra, memaparkan perkembangan penanganan korban. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, total kumulatif pasien mencapai 411 orang.
Pemkab Mojokerto juga telah mendirikan posko penanganan sejak 10 Januari 2026 di Pondok Pesantren Annur, Kutorejo, yang menjadi lokasi dengan jumlah korban terbanyak.
Kasus tercatat meningkat secara bertahap, yakni 260 pasien pada 11 Januari, menjadi 384 pasien pada 12 Januari, 404 pasien pada 13 Januari, dan bertambah 7 pasien pada 14 Januari.
“Per 14 Januari, kami menutup penerimaan pasien baru karena masa inkubasi telah berakhir,” ujarnya.
Dari total 411 pasien, sebanyak 334 orang telah dinyatakan sembuh, sementara 77 lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit.
Pemkab Mojokerto memastikan seluruh biaya pengobatan warga ditanggung melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Sedangkan untuk korban dari luar daerah, pembiayaan akan dikoordinasikan dengan BGN.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto mempercepat kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dari total 77 unit, baru 11 yang telah memenuhi standar tersebut.
Pemerintah juga terus melakukan inspeksi kesehatan lingkungan, termasuk pengujian air, fasilitas sanitasi, serta higienitas tempat pengolahan makanan.
Baca juga:Bupati Mojokerto Tinjau Rumah Warga Terdampak Puting Beliung di Puloniti
“Sampel makanan masih dalam proses uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pasti kejadian ini,” pungkasnya.
