Kediri, SEJAHTERA.CO – Dua kelompok massa dengan aspirasi berbeda menggelar aksi damai di depan Kantor Perum Perhutani KPH Kediri, Jalan Hasanuddin, Kota Kediri, Senin (20/7/2026).
Di satu sisi, Paguyuban Petani Hutan Kelud Raya (PPHKR) menyatakan dukungan kepada Perhutani, sementara SPSI menyuarakan tuntutan terkait hak pengelolaan lahan hutan.
Aksi mendapat pengamanan ketat dari sekitar 400 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP, serta instansi terkait lainnya.
Kehadiran aparat bertujuan memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Ketua PPHKR, Sugianto, mengatakan aksi damai tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Perhutani KPH Kediri sebagai mitra masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.
Baca Juga :Polisi Evakuasi Mortir yang Ditemukan di Gudang Rongsokan Malang, Disposal Dilakukan Tim Gegana
“Kami ingin menyampaikan aspirasi secara damai sebagai bentuk dukungan kepada Perhutani KPH Kediri sekaligus mengajak semua pihak menjaga kondusivitas serta kelestarian hutan,” ujar Sugianto.
PPHKR yang merupakan gabungan 19 koperasi/PKTH/PLMDH, membawa tiga tuntutan, yakni meminta Perhutani tidak tunduk pada tekanan pihak yang dinilai tidak berkaitan dengan persoalan kehutanan, menolak campur tangan pihak di luar kewenangan dalam pengelolaan hutan, serta mendukung program Perhutani demi kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.
Massa aksi kurang lebih 800 dengan membawa mobil komando, truk, mobil pikap, spanduk, dan poster.
Di lokasi yang sama, massa SPSI kurang lebih 100 masa yang dipimpin Lucius Sugianto selaku Wakil Panglima Koordinator Cabang (Wapangkurcap) Brigade SPSI Kabupaten Kediri menuntut pengembalian hak kelola lahan kepada masyarakat.
Ia menyebut terdapat lahan sekitar 1.200–1.300 hektare di wilayah Desa Manggis yang dinilai belum memberikan hak pengelolaan secara maksimal kepada anggota.
Baca Juga :KPU Berencana Kurangi Jumlah Dapil, Begini Tanggapan DPD Partai Golkar Tulungagung
“Harapan kami, jangan sampai ada praktik yang merugikan negara maupun masyarakat. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” tegas Lucius.
Meski diwarnai dua aspirasi berbeda, seluruh rangkaian aksi berlangsung damai di bawah pengamanan aparat gabungan hingga salah satu masa membubarkan diri dan kegiatan berakhir dengan damai
