Trenggalek, SEJAHTERA.CO – Pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Lintas Selatan (JLS) menjadi pekerjaan berat bagi Pemkab Trenggalek. Kondisi itu dipengaruhi oleh postur anggaran yang tidak memadai hingga dikhawatirkan mempengaruhi realisasi target JLS Yogya-Malang pada 2029.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Trenggalek, Ramelan mengatakan, saat ini pemerintah setempat masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan pembebasan lahan sepanjang 42 kilometer.
Lahan itu untuk menyambung JLS ruas Kecamatan Watulimo dengan Munjungan dan Kecamatan Munjungan dengan Kecamatan Panggul.
“Untuk proses pembebasan lahan itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 285 miliar,” kata Ramelan.
Proses pembebasan lahan itu, lanjut Ramelan, belum bisa segera dituntaskan karena keterbatasan anggaran pada APBD. Dengan kata lain, pemerintah setempat tidak bisa melakukan penganggaran besar karena akan mengganggu postur APBD jika dipaksakan. Kondisi itu dinilai bakal membuat realisasi target JLS Malang-Yogya jadi berat.
“Tahun ini hanya ada Rp 500 juta, kecil sekali itu. Ada target dari pusat tahun 2029 harus menyambung Malang-Yogya, PR terbesar memang ada di Trenggalek,” imbuhnya.
Ramelan menyebut target tersambungnya JLS Yogya-Malang pada 2029 itu bakal sulit terwujud tanpa ada cawe-cawe dukungan anggaran dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Jika dipaksakan, dia khawatir bakal mengganggu postur APBD Trenggalek. Apalagi kebutuhan anggaran pembebasan lahan itu tidak memiliki selisih jauh dengan Pendapatan Asli Daerah Trenggalek selama setahun.
