Blitar, SEJAHTERA.CO – Bawaslu Kabupaten Blitar menyayangkan sikap KPU Kabupaten Blitar yang terkesan lamban dalam menindaklanjuti saran perbaikan (sarper) terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca Juga :Waspada ! DBD di Trenggalek Melonjak Tajam Naik Lebih dari 600 Kasus
Saran perbaikan atau sarer dengan nomor 312/PM.00.02/K.JI-03/10/2024, itu telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar kepada KPU Kabupaten Blitar pada Senin 7 Oktober 2024, pada pukul 17.38.
Sarper tersebut terkait, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan beberapa oknum anggota PPK dalam kegiatan istighotsah di Panggungrejo pada 6 September 2024. Saat itu agenda dihadiri oleh Abdul Ghoni, calon Wakil Bupati Blitar.
Baca Juga :Pelaku Penembakan Penjual Bakso di Kota Batu Ditangkap, Gak Nyangka Ternyata ini Modusnya
Isi sarper tersebut adalah, agar KPU Kabupaten Blitar menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik oknum PPK yang akhir – akhir ini sempat viral di media sosial.
Bawaslu meminta KPU segera mengambil langkah hukum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 337 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik Badan Adhoc KPU, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak sarper disampaikan.
Baca Juga :Target Tahun 2025, Kabupaten Kediri sebagai Kabupaten Lengkap
Namun, hingga Kamis 10 Oktober 2024, pukul 17.45 WIB, Bawaslu belum menerima surat balasan atau konfirmasi tertulis dari KPU terkait tindak lanjut sarper tersebut.
“Kami sudah melakukan komunikasi langsung dengan KPU setelah sarper tersebut kami layangkan, untuk memastikan ada tindak lanjut. Namun, KPU terkesan tidak serius dalam mengambil langkah hukum,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Nur Ida Fitria, Jumat (11/10/2024).
Baca Juga :Harta Kekayaan Calon Bupati Jombang Capai Miliaran Rupiah, Siapa yang Unggul?
