Trenggalek, SEJAHTERA.CO – Pemkab Trenggalek mengupayakan solusi jangka panjang penanggulangan 119 warga terdampak tanah gerak di RT 18/RW 03 Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh.
Baca Juga :Sebanyak 7 WNA Nakal Ditindak Imigrasi Blitar
Solusi jangka panjang itu diperlukan karena area permukiman mereka tak lagi aman untuk ditempati.
Saat ini sebanyak 119 warga terdampak tanah gerak dari 43 kepala keluarga di 38 rumah itu terpaksa mengungsi ke rumah saudara di area terdekat wilayah desa setempat maupun di desa sekitarnya. Namun, beberapa di antaranya tinggal di tiga posko pengungsian yang disediakan pemerintah.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan, telah mengevakuasi seluruh warga, termasuk hewan ternak maupun benda-benda berharga lainnya ke tempat yang lebih aman. Evakuasi itu dibantu petugas gabungan, mulai dari BPBD, TNI-POLRI, BAZNAS, Tiga Pilar hingga masyarakat desa setempat.
Baca Juga :Ruang Layanan BPKB Diresmikan, Ini Harapan Kapolres Blitar
“Evakuasi kita lakukan karena kondisi tanah khususnya di RT 18 sudah sangat mengkhawatirkan. Kita lihat tadi situasi juga sempat mendung, jadi hari ini dipastikan evakuasi terakhir,” kata Mas Ipin sapaan akrabnya saat meninjau lokasi bencana, Rabu (18/12).
Untuk sementara waktu, Mas Ipin menyebut warga tinggal ke area yang lebih aman. Sebab, rumah warga maupun area permukiman mereka tak lagi layak huni. Rumah warga banyak mengalami keretakan pada temboknya hingga lantainya amblas. Kondisi itu dinilai membahayakan untuk ditempati sehingga warga harus mengungsi.
“Untuk beberapa pengungsian, BAZNAS juga dari BPBD, Dinsos semuanya bergerak, kasur, selimut, terus sembako, makanan siap saji, TNI-Polri juga membantu evakuasi tadi mobil kepolisian juga kita gunakan, Pak Dandim juga langsung turun jadi semuanya kita gotong royong,” imbuhnya.
Selain penanggulangan prioritas dampak bencana, pihaknya juga tengah merumuskan solusi jangka panjang. Berbagai skenario dilakukan, diantaranya adalah mencari lahan pengganti area permukiman bagi warga terdampak bencana. Solusi itu menjadi langkah paling realistis, mengingat area tersebut membahayakan untuk permukiman.
