Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Sejumlah ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mengadu ke Komisi A DPRD Tulungagung akibat gaji yang diterima jauh dari kesejahteraan. Bahkan ratusan guru tersebut mengancam akan mogok mengajar jika kondisi ini terus berlangsung.
Baca Juga :AKBP Titus Yudho Uly, Kapolres Blitar Kota Anyar, Siap Perang dengan Kejahatan, Ini Profilnya
Ketua FPGH PGRI Tulungagung, Candra Dian Rahman mengatakan, kedatangan pihaknya ke Komisi A DPRD Tulungagung dilakukan lantaran gaji yang diterima guru PPPK paruh waktu yang masih jauh dari sejahtera.
Pasalnya, selama sebulan mengajar mereka hanya menerima gaji paling kecil senilai Rp100 ribu saja.
Hal ini tentunya membuat guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Tulungagung ingin agar gajinya ditingkatkan lebih banyak minimal senilai Rp1 juta setiap bulannya.
Apalagi, peran guru sangat vital bagi dunia pendidikan terutama untuk mencerdaskan generasi bangsa, sehingga upah yang diterima setidaknya bisa lebih baik.
Baca Juga :Bobol Rumah Makan Ayam Goreng, Gondol 14 Tabung Gas LPG, Ngandang di Tahanan Polres Blitar Kota
“Guru yang berstatus PPPK paruh waktu seperti kami hanya digaji senilai Rp100 ribu untuk upah yang paling rendah, dan tertinggi hanya senilai Rp350 ribu,” kata Candra Dian Rahma, Jumat (17/1/2025).
Selama menerima upah itu, ungkap Candra, pihaknya sudah berkali-kali menuntut kepada pengurus sekolah untuk meningkatkan upahnya, dimana hal yang sama juga dilakukan guru PPPK paruh waktu lainnya.
Namun sayangnya, tuntutan tersebut tidak digubris oleh pihak sekolah, sehingga akan terus menuntut pemerintah.
Baca Juga :Kejari Ponorogo Panggil Saksi Baru Atas Kasus Penyalahgunaan Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo
Bahkan jika tuntutan tersebut tidak diindahkan, pihaknya beserta ratusan guru yang berstatus PPPK paruh waktu lainnya mengancam untuk berhenti mengajar sampai tuntutannya dipenuhi.
