Baca Juga :Amankan Lebaran, Polres Blitar Kota Terjunkan 435 Personel Gabungan
“Kami juga mendesak pemerintah untuk menindak pihak-pihak yang diduga memiliki kepentingan dalam mengatur dan mempermainkan regulasi,” jelasnya.
Di lain pihak, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, Agus Zunaedi, satu suara dengan massa. Dengan begitu, tata ruang dan perizinan mendirikan bangunan harus ditata lebih baik. Secara garis besar, dewan mengimbau Pemkot Blitar agar memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan namun terhambat oleh zonasi yang belum tersedia.
“Harapannya segera menyusun solusi agar pembangunan dapat berjalan sesuai aturan. Kami juga membutuhkan dukungan dari media dalam mengawal kebijakan pemerintah, terutama dalam penegakan perda,” pungkasnya.
Baca Juga :Diduga Bolos Sekolah, 20 Pelajar di Tulungagung Terjaring Razia
Usai audiensi dengan dewan, massa juga menyampaikan aspirasinya kepada Pemkot Blitar dalam hal ini Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin.
