Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Kabupaten Tulungagung termasuk salah satu Kabupaten/Kota di Indonesia yang merupakan penerima program Sekolah rakyat dari Pemerintah Pusat. Meski segalanya telah disiapkan, tapi pelaksanaan program ini masih terkendala belum keluarnya petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan.
Kabid Rehabilitasi Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung, Efif Sakti Wibowo mengatakan, sekolah rakyat merupakan fasilitas pendidikan yang disediakan untuk masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 1 dan 2, dimana Tulungagung merupakan salah satu penerima program tersebut.
Hal ini membuat Pemkab Tulungagung memiliki tanggungjawab dalam menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan sekolah rakyat tersebut. Pemkab Tulungagung sudah menyiapkan lahan seluas 7,1 hektare untuk lokasi bangunan sekolah rakyat.
Baca Juga :Layani 40.109 Penumpang pada Momen Lebaran 2025, Stasiun Blitar Catat Kenaikan 6 Persen
“Syarat pembangunan sekolah rakyat ini harus menyiapkan lahan seluas 5 hingga 10 hektare, dan kemari Pemkab sudah menyediakan 7,1 hektare,” kata Efif Sakti Wibowo, Selasa (15/4/2025).
Efif mengaku, belum tahu pasti kapan pelaksanaan aktivitas pembelajaran pada sekolah rakyat ini bisa dimulai. Mengingat saat ini juknis atas pelaksanaan sekolah rakyat ini masih dilakukan pembahasan di tingkat pusat, sehingga pihaknya masih menunggu juknis tersebut.
Pemkab Tulungagung saat ini tengah fokus untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi lahan seluas 7,1 hektare yang sudah disediakan. Sesuai rencana, akan ada 25 ruang belajar pada sekolah rakyat tersebut yang sudah diusulkan ke Pemerintah Pusat.
“Sudah kami usulkan, namun pada tahap pertama ini, hanya disetujui pembangunan 9 ruang belajar. Dalam satu ruang belajar direncanakan bisa menampung 25 hingga 30 siswa,” ungkapnya.
