“Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, ya jadinya seperti sekarang. Komersialisasi pendidikan terjadi karena dibiarkan mengikuti mekanisme pasar,” tegasnya.
Perbedaan fasilitas antara sekolah dengan standar minimal dan sekolah yang menawarkan layanan maksimal, seperti adanya kolam renang atau lapangan olahraga, memicu biaya tinggi.
Furtasan menekankan agar fasilitas tambahan itu seharusnya tidak dijadikan justifikasi untuk menarik pungutan yang justru di luar kendali.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyoroti pengelolaan anggaran pendidikan nasional dari APBN sebesar 20 persen yang masi belum terfokus.
“Dana ini tidak sepenuhnya untuk pendidikan dasar dan menengah, tapi juga terserap ke pendidikan kedinasan, lembaga diklat, hingga belanja pegawai,” jelasnya.
BACA JUGA : Sempat Molor Target Adipura 2025, Nganjuk Kebut Persiapan Kebersihan dan RTH
Ia juga menilai perlunya penguatan fungsi pengawasan DPR agar penggunaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran demi mendukung tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
