Purwanto menambahkan, pemerintah akan mengambil jalur persuasif dalam penataan kebijakan. Pengaturan menyasar aspek teknis seperti volume, durasi, lokasi, dan konten hiburan yang diputar.
“Terlebih menjelang HUT ke-80 RI, biasanya banyak kegiatan hiburan rakyat yang menggunakan sound system. Ini yang perlu diantisipasi agar tidak kebablasan,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris MUI Kabupaten Jombang, KH Achmad Cholili, menyampaikan dukungan terhadap langkah Pemkab Jombang untuk menyusun kebijakan teknis yang mengatur penggunaan perangkat audio dalam ruang publik.
“Kami tidak mengeluarkan izin ataupun larangan secara langsung. Kami hanya menyampaikan fatwa dan panduan moral. Pelaksana teknisnya di lapangan tentu menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah,” jelas KH Cholili.
Menurutnya, substansi fatwa tidak hanya sebatas kebisingan, namun juga menyentuh aspek etika dan ketertiban sosial.
“Fatwa ini lebih kepada ajakan menata ulang bentuk hiburan agar tetap sehat, tidak melanggar nilai agama, dan mendukung ketertiban umum,” tandasnya.
