Jombang, SEJAHTERA.CO – Pemkab Jombang bersama Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) menggelar konsolidasi dan audiensi di Gedung Bung Tomo, Rabu (20/8/2025) malam.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan langkah dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat sinergitas pemerintah daerah dan pemerintah desa.
Dalam forum tersebut, PKDI menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Apabila terdapat persoalan di lapangan, mari duduk bersama untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan. Pemerintah daerah dan pemerintah desa wajib menjadi satu kesatuan,” kata ketua PKDI, Supono.
Baca Juga :Kasus Penganiayaan Warga Blitar, Polisi Segera Gelar Rekonstruksi Sebelum Dilimpahkan
Hasil audiensi menghasilkan tiga poin sikap PKDI Kabupaten Jombang, yaitu mendukung penuh revisi Perda terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB/P2).
Yakni, menjaga soliditas PKDI untuk mendukung kondusifitas penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Jombang, serta mendukung penuh kepemimpinan Bupati Jombang dalam mewujudkan Jombang maju dan sejahtera untuk semua.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Jombang, H. Warsubi, menyampaikan bahwa persoalan kenaikan PBB tidak hanya terjadi di Jombang, namun juga dialami oleh 146 kabupaten/kota lain di Indonesia.
“Pemerintah desa dapat membantu warganya yang merasa keberatan untuk menyampaikan ke Bapenda,” katanya.
Terkait revisi Perda Nomor 13 Tahun 2025, Bupati menyebut langkah itu memang berdampak pada penurunan PAD.
Baca Juga :Perempuan Lansia Ditemukan Membusuk di Rumah Kos Pakisaji Malang
