“Sebagai Kepala Negara, Presiden seharusnya tahu bahwa kita ini bukan kaki tangan asing. Tugas kita adalah menghadirkan informasi yang jujur bagi masyarakat,” ujar jurnalis Kompas TV tersebut.
Ketua PWI Malang Raya, Ir. Cahyono, menegaskan bahwa aksi di Bundaran Tugu ini dilayangkan untuk menuntut pertanggungjawaban moral dari kepala negara atas pencemaran profesi jurnalis.
Baca Juga :Polisi Ungkap Pencurian Perhiasan Senilai Rp120 Juta di Lengkong Nganjuk, Begini Kronologinya
“Aksi ini para wartawan meminta supaya Presiden Prabowo mencabut ucapannya, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh insan pers, karena mencoreng marwah profesi jurnalis ini,” ujar Cahyono.
Sementara itu, Ketua PFI Malang sekaligus fotografer Jawa Pos Radar Malang, Darmono, mengingatkan bahwa kritik adalah bagian dari fungsi kontrol sosial pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Pernyataan Presiden Prabowo mencederai profesi jurnalis. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers berkewajiban untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat,” ujarnya.
“Jika mengkritik dianggap melawan, ia perlu diingatkan bahwa ia menerima mandat dari rakyat dan digaji dari uang rakyat. Janganlah memberi contoh buruk apalagi di atas podium resmi seperti itu,” pungkas Darmono.
