“Kami tidak membela jabatan. Kalau memang warga menghendaki pergantian, hari ini juga kami siap menyerahkan. Yang kami pertanyakan adalah prosesnya, karena tidak pernah ada klarifikasi ataupun mediasi sebelum SK pemberhentian itu keluar,” katanya.
Jarno menyebut selama menjalankan tugas, para Ketua RT tetap memberikan pelayanan administrasi serta menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa. Karena itu, mereka merasa keberatan ketika keputusan pemberhentian diterbitkan tanpa adanya teguran maupun evaluasi.
“Kalau memang kami salah, paling tidak diberi tahu letak kesalahannya. Kami ini dipilih masyarakat dan menjalankan tugas untuk melayani warga. Tiba-tiba keluar SK pemberhentian tanpa penjelasan, tentu kami merasa kecewa,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, sebanyak 12 Ketua RT yang diberhentikan berasal dari beberapa dusun di Desa Duwet, yakni Dusun Duwet, Pakisaji, Babadan, dan Japang.
Para peserta aksi berharap pemerintah desa maupun pihak terkait dapat memfasilitasi dialog terbuka agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara baik sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis pukul 12.00 WIB, Kepala Desa Duwet Gogik Hananta belum memberikan keterangan resmi terkait alasan penerbitan surat keputusan pemberhentian tersebut.
Baca juga: Terduga Pelaku Arisan Online dan Investasi Bodong di Kediri Ditetapkan sebagai Tersangka
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui sambungan telepon maupun pesan WhatsApp, namun belum mendapat respons. Warga menyatakan akan menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menyampaikan aspirasi ke DPRD Kabupaten Kediri.
