JOMBANG, SEJAHTERA.CO – Buntut polemik penelantaran ratusan jemaah umrah di Arab Saudi dan kegagalan keberangkatan ke Tanah Suci Makkah, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor PT Anissa Ahmada Travelindo di Jalan KH Wahid Hasyim No. 172, Kecamatan/Kabupaten Jombang.
Dari hasil tinjauan di lokasi, operasional biro perjalanan ibadah umrah tersebut diketahui telah vakum. Pintu kantor nampak terkunci rapat dengan gembok serta tertempel pengumuman bahwa aktivitas kantor dihentikan untuk sementara waktu.
“Saya mampir ke kantor Anissa Ahmada Travelindo. Ternyata kantornya tutup, digembok, tidak ada orang. Hanya ada tulisan kantor tidak aktif untuk sementara waktu,” ungkap Gus Irfan saat memberikan keterangan resmi, Jumat (18/9/2026).
Meskipun aktivitas fisik kantor terhenti, investigasi kementerian mengungkap fakta mengejutkan. Tercatat ada sekitar 4.000 calon jemaah umrah yang terdaftar melalui biro tersebut, yang berasal dari Jombang serta berbagai pelosok daerah di Indonesia.
Gus Irfan merinci, jika diasumsikan setiap calon jemaah telah menyetorkan dana rata-rata sebesar Rp30 juta, maka perkiraan akumulasi dana publik yang harus dipertanggungjawabkan manajemen travel mencapai Rp120 miliar.
“Jika dikalkulasikan dengan asumsi pembayaran Rp30 juta per orang, ada sekitar Rp120 miliar dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak travel. Angka ini menjadi acuan awal kami berdasarkan basis data calon jemaah terdaftar,” jelasnya.
Kementerian Haji dan Umrah kini tengah mengupayakan skema agar dana yang disetorkan masyarakat dapat dikembalikan (refund), meski prosesnya akan sangat bergantung pada aset tersisa dan itikad baik dari pengelola travel.
