Penggunaan QRIS ini juga menekan risiko kebocoran penerimaan retribusi. Harapannya PAD Kota Kediri semakin meningkat.
“Jadi pemerintah hanya melakukan pencatatan saja. Uangnya ada di bank. Ini bagus untuk meningkatkan akuntabilitas,” imbuhnya.
Kepala Bank Jatim Cabang Kediri Subeki menyambut baik kerjasama ini. Adanya KKPD dan QRIS ini akan mempercepat kinerja pemerintah Kota Kediri. Dengan penggunaan QRIS semua akan tercatat dan tersimpan dengan baik.
“Kami akan mensupport program kerja dari pemerintah baik provinsi maupun daerah. Gerakan ini akan mempermudah pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Kota Kediri, Sugeng Wahyu mengatakan, KKPD ini dapat digunakan untuk pembayaran pengadaan barang/jasa dan perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan. Porsinya 40 persen untuk KKPD dan 60 persen untuk uang persediaan tunai.
Menerapkan KKPD ini juga memiliki banyak manfaat, yakni meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembayaran. Selain itu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, mengurangi risiko korupsi dan penyimpangan, mendukung program non tunai pemerintah, serta meningkatkan pelayanan publik.
“Memang manfaatnya ini banyak sekali. Kami di BPPKAD menjadi pilot project penggunaan KKPD,” ujarnya.
Reporter: Ahmad Bayu Giandika
Editor: Dhita Septiadarma
