Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Usulan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kabupaten Tulungagung sudah selesai dibahas dan tahun 2024 naik sebesar 4,05 persen dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Tulungagung justru berseberangan dalam penentuan kenaikan UMK tersebut.
Ketua DPC APINDO Tulungagung, Nur Wakhidun mengatakan, pada Kamis (23/11/2023) bersama SPSI dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) sudah membahas kenaikan UMK tahun 2024.
Hasil rapat ada kenaikan UMK sebesar 4,05 persen yang berarti UMK Tulungagung tahun depan menjadi Rp 2,320,000 atau ada penambahan sekitar Rp 90,300 dari nominal UMK pada tahun 2023 yang senilai Rp 2,229,700.
“Kemarin sudah dibahas, akan ada kenaikan UMK Tulungagung sebesar 4,05 persen dari total UMK Tulungagung pada tahun 2023,” kata Nur Wakhidun, Jumat (24/11/2023).
Kendati kenaikan UMK ini masih akan diusulkan, jelas Wakhidun, pihaknya dan SPSI Tulungagung sebenarnya belum sepenuhnya sepakat dengan nominal kenaikan UMK tersebut. Pihaknya bahkan secara gamplang mengaku keberatan dengan usulan kenaikan UMK Tulungagung untuk tahun 2024.
Keberatannya APINDO terhadap usulan kenaikan UMK tersebut bukan tanpa alasan, yang mana pihaknya menganggap jika Tulungagung bukanlah kawasan industri layaknya wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur. Itu membuat perusahaan atau badan usaha, memiliki kesepakatan dengan para pekerjanya.
“Semua itu ada aturannya masing-masing, contoh ASN ada aturannya, Perbankan ada aturannya, UMKM ada aturannya, temen-temen pengusaha juga punya kesepakatan dengan pekerja,” jelasnya.
Selain masalah itu, ungkap Wakhidun, pihaknya menyinggung jika saat ini terjadi ketidakpastian terhadap ekonomi global yang mana hal itu berdampak pada para pengusaha. Dengan berbagai alasan itu, APINDO sendiri ingin jika UMK Tulungagung untuk tahun 2024 masih sama dengan UMK 2023.
Terlebih lagi, pihaknya merasa jika kenaikan UMK pada tahun 2022 menuju tahun 2023 kemarin terbilang cukup tinggi yakni kenaikan mencapai Rp 200 ribu. Hanya saja, keputusan kenaikan UMK Tulungagung itu tergantung Gubernur, yang apabila tetap ada kenaikan, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi.
“Dari pada kenaikan UMK, kami justru menganggap jika salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah peningkatan skill dari pekerjanya. Selama pekerja punya skill yang dibutuhkan, sah-sah saja jika UMKnya naik meski nominalnya besar,” pungkasnya.
Berbeda pandangan dengan APINDO, Ketua SPSI Tulungagung, Joko Heru Suwono justru menganggap jika kenaikan UMK yang diusulkan itu terbilang kurang. Pasalnya, kalangan buruh di Jawa Timur utamanya di Tulungagung justru ingin jika kenaikan UMK Tulungagung pada 2024 mendatang sebesar 15 persen.
Pihaknya beralasan, kenaikan UMK sebesar 15 persen itu atas pertimbangan komdisi inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung baik pasca Covid-19 kemarin. Maka dari itu, seharusnya perusahaan bisa memberikan kenaikan upah pada pekerjanya sesuai dengan kondisi tersebut.
“Kami sendiri cukup dilema karena usulan kenaikan UMK di Tulungagung hanya 4,05 persen padahal seharusnya bisa naik sebesar 15 persen. Makanya nanti akan ada demo buruh besar-besaran di Jawa Timur pada 30 November 2023,” kata Joko Heru Suwono.
Kendati terkait usulan kenaikan UMK ini, jelas Heru, hal yang paling penting yakni bagaimana perusahaan di Tulungagung bisa melaksanakan kenaikan UMK tersebut ketika sudah ditetapkan. Mengingat sampai saat ini masih banyak perusahaan di Tulungagung yang tidak membayar pegawainya sesuai UMK.
Menurut Heru, nanti setelah UMK sudah ditetapkan, pihaknya akan terus mengawal penerapan UMK pada setiap perusahaan di Kabupaten Tulungagung. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh perusahaan yang ada di Tulungagung untuk menjelaskan kenaikan UMK tersebut.
“Pelanggaran terhadap UMK itu sudah termasuk kejahatan. Penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan itu juga kerap muncul di lapangan. Anehnya itu hampir tidak ada laporan karena (pekerja) yang tidak berani atau pasrah,” tutupnya.
Reporter : Mochammad Sholeh Sirri
Editor :
