“Terkait maladministrasi masih belum jelas, dalam menjalankan tugas kami selalu dalam pengawasan APH,” pungkas Tutur.
Diberitakan sebelumnya, aksi yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Warga Terdampak Proyek Tol Kediri-Tulungagung menuntut 6 poin. Paling ditekankan oleh masyarakat adalah transparansi nilai ganti untung.
Masyarakat menginginkan transparansi karena nilai yang diberikan saat ini dianggap tidak adil karena adanya perbedaan nilai yang diberikan.
Reporter : Dhea Safira
Editor :
DPRD Jatim Tinjau Longsor Slahung, Struktur Tanah Gunung Purba jadi Salah Satu Penyebab
Kuota Pupuk Subsidi Turun, Pemkot Kota Kediri Pastikan Distribusi Tetap Aman
KPK Dalami Kasus Pemerasan di Tulungagung, Buka Peluang Pengembangan Gratifikasi
KPK Periksa Puluhan Pejabat Tulungagung di Surabaya, Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
Perjuangan SK TORA Berbuah Manis, Plt. Wali Kota Heli Suyanto Resmikan Wisata Edukasi Giri Murti
Kecewa Audiensi Gagal, Mahasiswa Segel Ruang Aspirasi DPRD Tulungagung
KPK Periksa 9 Pejabat Tulungagung, Dalami Dugaan Pemerasan Lewat Surat Pengunduran Diri
Dampak Kenaikan Harga BBM Sebabkan 15 Pembangunan Infrastruktur di Tulungagung Tersendat
Koper CJH Ponorogo Dikumpulkan 24 April 2026, Maksimal 32 Kilogram
Babinsa Koramil Kota Jombang Tanamkan Patriotisme Sejak Dini di SDN 1 Kejambon
Kotoran Burung Kuntul Ganggu Alun-Alun Blitar, Pemkot Pakai Cara Tradisional
Sebanyak 24 ASN Pemkot Blitar Pensiun 2026, Guru Jadi Terbanyak
Dorong Kualitas Capaian Pendidikan dan Prestasi Anak Meningkat Melalui TKA
Bupati Nonaktif Tulungagung Tetap Terima Gaji Pokok, Tunjangan Dipangkas
