Selain pendalaman bersama eksekutif, Mugianto bakal mencari referensi daerah lain yang sudah menerapkan skema perdagangan karbon itu. Termasuk referensi dari Bappenas, Kemendagri hingga BPDLH untuk menambah literasi.
“Apakah kita sudah crowded tentang masalah karbon. Kami ingin tahu poin fokusnya tentang Trenggalek net zero carbon, apakah fokusnya pada peningkatan PDRB, kemiskinan, infrastruktur,” ujarnya.
Untuk diketahui, RPJPD 2025-2045 dengan judul ‘Kabupaten Trenggalek Net Zero Carbon dengan pendapatan tinggi yang berdaya saing kolektif’ itu mengambil visi ke V dari RPJPN. Yaitu soal pengurangan efek rumah kaca untuk menanggulangi krisis iklim.
“Kalau RPJPD Provinsi, itu pertama peningkatan SDM, pendapatan per kapital, kemudian kemiskinan, bukan net zero karbon. Tapi judul tidak harus linier, tapi masuk dalam visi. Trenggalek mengambil visi ke V tentang gas rumah kaca,” pungkasnya.
Reporter: Angga Prasetya
Editor: Dhita Septiadarma
