Batu, SEJAHTERA.CO – Puluhan PKL yang ada di Jalan Sultan Agung Kota Batu lebih tepatnya di depan kawasan Bukit Bintang milik PT Paramount akhirnya mulai membongkar lapaknya, setelah diijinkan untuk pindah di dalam lokasi Bukit Bintang.
Baca Juga :Macung Bupati Blitar, Mak Rini Mulai Ajukan Cuti ke Pemprov Jatim
Hal ini dilakukan setelah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu berencana melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Sultan Agung Kota Batu depan kawasan Bukit Bintang tersebut.
Menurut Satpol PP Kota Batu penertiban ini dilakukan untuk menciptakan tata kota yang lebih cantik. Apalagi jalan tersebut merupakan akses utama wisatawan menuju jantung Kota Batu dan tempat-tempat wisata.
Beruntung bagi 24 PKL yang berada di depan tanah milik PT Paramount. Mereka tak perlu pusing-pusing mau pindahan ke mana. PKL-PKL itu akan ditampung sementara di dalam tanah perusahaan itu.
Baca Juga :Dispertabun Kabupaten Kediri Fasilitasi Bantu Sarpras Petani Tembakau
Perwakilan PT Paramount, Sutan Hadi menyatakan, pihaknya akan mewadahi PKL-PKL yang ada di depan tanah perusahaannya. Agar tak terjadi kesalahan pahaman di lain waktu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Batu.
“Ini adalah kegiatan sosial kami sebelum tanah ini digunakan kembali. Tanah ini adalah aset milik perusahaan kami, yang telah digunakan untuk mewadahi UMKM mikro utamanya PKL sejak tahun 2022 lalu,” kata Hadi, Selasa (10/9/2024).
Baca Juga :Kakak – adik Pencuri Pompa Air Irigasi Lintas Kecamatan Digulung Polres Nganjuk
Setelah mendapat lampu hijau dari PT Paramount, 24 PKL tersebut mulai membongkar lapak dan mengembalikan lahan seperti semula, lalu memindahkan barang-barangnya ke dalam kawasan lahan PT Paramount.
“Ini adalah program sosial untuk masyarakat. Kami juga sudah mendapat surat edaran dari Pemkot Batu, lalu kami bekerjasama dengan mereka dan kami bantu menampung PKL yang ada di depan lahan kami,” urainya.
Sutan Hadi menambahkan, untuk PKL-PKL yang sebelumnya tidak berada di depan lahan Paramount, hal tersebut bukanlah kewenangannya, menyusul keterbatasan PT Paramount.
