Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Sejumlah perumahan yang diduga ilegal tengah eksis dan tersebar di Kabupaten Tulungagung. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Tulungagung mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan perumahan ilegal tersebut.
Baca Juga :Dua Menteri dan Pj Gubernur Jatim Nikmati Minuman Sari Nanas di Bandara Internasional Dhoho Kediri
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tulungagung, Anang Prastitianto tidak menampik terkait keberadaan perumahan ilegal karena baru-baru ini dimintai data oleh polisi terkait jumlah perumahan tak berizin.
Perumahan ilegal ini berdiri tanpa memiliki izin atau tidak mengantongi badan hukum saat mendirikan perumahan. Perumahan ilegal akan merugikan pembeli lantaran mayoritasnya, kompleks perumahan dibangun tidak sesuai standar.
Baca Juga :Trenggalek Dilanda Bencana, Jembatan Putus Diterjang Banjir hingga Rumah Rusak Dihantam Longsor
“Iya ada perumahan ilegal di Tulungagung. Kami tahunya saat ada beberapa pengembang yang datang ke sini dan meminta izin pendirian perumahan. Tetapi setelah kami arahkan, mereka tidak kembali ke sini lagi untuk mengurus izin itu,” kata Anang Prastritianto, Minggu (20/10/2024).
Keberadaan perumahan ilegal ini, diperkirakan jumlahnya mencapai 10 hingga 20 perumahan. Kebanyakan perumahan ilegal ini menjual dalam bentuk kaveling dengan satu kompleks berisi lima unit hunian.
Baca Juga :Bawaslu Kota Batu Lakukan Kajian Awal Dugaan Laporan Perusakan APK Nurochman-Heli
Menurutnya, proses perizinan pendirian kaveling tetap sama dengan syarat mendirikan perumahan. Pengembang harus memiliki site plan yang mana site plan itu harus disetujui oleh Bupati melalui Dinas Perkim Tulungagung.
“Setelah site plan itu disetujui, barulah proses perizinan bisa dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung,” ungkapnya.
Secara regulasi, pendirian perumahan maupun kaveling yang sudah berizin harus memenuhi aspek teknis maupun non teknis sebagai syarat dalam pembangunan. Diantaranya seperti luas jalan minimal enam meter, ada drainase, penerangan jalan, penghijauan hingga tempat sampah pada lokasi perumahan.
Komposisi fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) pada kompleks perumahan itu yakni sebanyak 30 persen untuk fasum dan fasos, serta 70 persen untuk fisik perumahan. Namun jika tidak sesuai regulasi itu dan bahkan jika kedapatan mendirikan perumahan ilegal, pengembang bisa terjerat hukum.
Baca Juga :Soal Dugaan Pencemaran Limbah Tambak Udang, ini Kata Legislatif Trenggalek
“Pengembang yang menjual kaveling atau perumahan secara ilegal, bisa terancam dipidana sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen. Apalagi kami sering menerima komplain dari pembeli perumahan yang kompleksnya sering kebanjiran karena tidak ada drainase. Ternyata itu perumahan ilegal,” pungkasnya.
