Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung meningkat berdasarkan hasil pendataan kawasan kumuh. Setelah didata kawasan kumuh ini akan ditangani dengan bantuan Pemerintah Pusat.
Baca Juga :Uji Beban, Jembatan Semampir Ditutup Sepekan, Ini Penjelasan BBPJN Provinsi Jatim
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Tulungagung, Anang Prastitianto mengatakan, penanganan kawasan kumuh yang sudah berjalan pada tahun 2024 ini sudah berkurang.
Namun beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Pusat kembali melakukan monitoring wilayah kecamatan. Hasilnya, pemerintah pusat menyatakan bawah terdapat kawasan kumuh baru pada beberapa Ibu Kota Kecamatan (IKK).
Baca Juga :Diduga Langgar Netralitas, Bawaslu Tulungagung Datangi ASN Dispertan
“Tahun ini kurang-lebih sisa 20 hektare. Kemarin ada review dari pemerintah pusat. Kalau memang ada kawasan kumuh baru di kabupaten, bisa segera diluncurkan SK kumuh baru. Kita sudah evaluasi dan kita luncurkan SK kumuh baru,” kata Anang Prastitianto, Senin (21/10/2024).
Berdasarkan SK kawasan kumuh baru itu, total ada sebanyak 240 hektare kawasan kumuh yang tersebar pada beberapa IKK. Diantaranya Kecamatan Bandung, Kecamatan Campurdarat, hingga Kecamatan Ngantru.
