Baca Juga :Pemkab Kediri Minta Warga Waspada Penipuan Pencatutan Nama Pejabat
“DPUPKP diperkirakan fokus untuk menangani pekerjaan konstruksi. Kira-kira nanti pekerjaan infrastruktur di semua sektor diarahkan ke DPUPKP, tentu jadinya anggarannya akan besar,” tambahnya.
Selain itu, sama halnya dengan BPPKAD, dimana akan ada pemisahan antara sektor pendapatan dan penggunaan uang daerah maupun negara. Termasuk Dipertahankan yang dipisah beberapa sektor.
“Sementara yang terlihat dan mendesak diperbaharui tiga itu (DPUPKP, BPPKAD dan Dipertahankan) tapi kami belum bisa pastikan untuk perubahannya seperti apa, dalam waktu dekat akan kita rapatkan,” imbuh Agus.
Pihaknya juga perlu melakukan pembahasan bersama dengan DPRD Ponorogo terkait hal tersebut, termasuk di antaranya tentang rancangan peraturan daerah mengenai perubahan nomenklatur.
Baca Juga :Razia Hunian Lapas Kelas II B Blitar, Temukan Korek Api hingga Pisau Cukur serta Paku
“Ya kalau sudah ada instruksi, tentu akan kita sesuaikan dan kami bahas di dewan. Untuk waktunya kapan itu kita belum tahu,” tandas Sekda.
