Ponorogo, SEJAHTERA.CO – Seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Ponorogo terpaksa dinonjob atau dibebas tugaskan dari jabatannya. Alasan pemberian sanksi tersebut karena eselon II tersebut melakukan pelanggaran.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono. Menurutnya itu sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko karena eselon II tersebut melakukan sebuah pelanggaran.
“Jadi Pak Bupati Ponorogo sudah mengambil kebijakan seperti itu, ada hal-hal tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Agus Pramono, kepada wartawan, Senin (17/2/2025).
Baca Juga :Bangunan Liar di Lahan Milik Pemprov Jakarta di Jagaraksa Ditertibkan, Disebut akan Dibangun Sekolah
Agus menyebut, sebelum mengambil keputusan me-nonjob-kan PNS setara kepala dinas tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai langkah. Termasuk memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan.
“Pada prinsipnya kita kerjakan dengan baik dengan benar, pemeriksaan dengan inspektur dan kepala BKPSDM sudah ada alternatif memang pak bupati menghendaki seperti itu,” imbuhnya.
Disinggung soal pelanggaran yang dilakukan? Sekda masih enggan dan belum memberikan bocoran pelanggaran apa yang telah diperbuat. Selain itu, ia juga tidak gamblang membuka identitas siapa eselon II yang dimaksud.
Baca Juga :Satu Penambang Pasir di Blitar Ditemukan Meninggal Dunia, Posisi Terlentang
“Yang jelas eselon II, sementara masih satu orang belum ada yang lain,” katanya.
Usai dinonjobkan, eselon II tersebut diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan serta memberikan penjelasan atas pelanggaran yang dilakukan terhitung mulai tanggal 17 Februari 2025 hingga 4 Maret 2025 kepada Bupati Ponorogo.
“Mereka kita berikan batas waktu 14 hari, untuk melakukan sanggahan kepada bupati, nanti hasilnya seperti apa, kalau ditolak sanggahan ya otomatis di sanksi,” tandas sekda.
