Dikbud Jombang beralasan bahwa hanya piagam dari cabor yang masuk O2SN yang dianggap sebagai prestasi berjenjang. Hal ini memunculkan ketidakpuasan dari wali murid cabor non-O2SN.
Ketua KONI Jombang, Sumarsono, menegaskan bahwa legalisasi piagam prestasi tetap bisa dilakukan, asalkan diverifikasi dan ditandatangani ketua cabor masing-masing.
Ia juga memaparkan jenjang kejuaraan olahraga, mulai dari tingkat kabupaten oleh cabor, Porkab oleh KONI, Kejurprov oleh pengprov cabor, hingga Porprov oleh KONI provinsi. Selain itu, ada jalur kejuaraan yang digelar oleh Dispora (seperti POPDA) dan Diknas (seperti O2SN).
Namun, Sumarsono mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada koordinasi resmi dari Dinas Pendidikan terkait mekanisme PPDB jalur prestasi.
Ia menyayangkan hal tersebut karena menyebabkan kebingungan di lapangan.
Baca Juga :Jelang Porprov Jatim, Atlet Kota Batu Rutin Pemeriksaan Kesehatan
Ketua DPRD Hadi Atmaji menanggapi aduan para wali murid dengan bijak, namun menyatakan bahwa keterbatasan waktu membuat pihaknya tidak bisa serta-merta mengubah sistem PPDB yang sudah berjalan dan hampir berakhir pada pukul 15.00 WIB hari itu.
“Kami tidak bisa mengintervensi kebijakan yang sedang berjalan. Tapi saya sarankan untuk menyampaikan aduan resmi melalui surat ke DPRD. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui Komisi A untuk memanggil Dinas Pendidikan dan meminta klarifikasi,” jelas Hadi Atmaji dari Fraksi PKB.
Ia menambahkan, aduan ini penting sebagai bahan evaluasi ke depan agar sistem PPDB jalur prestasi bisa lebih transparan, adil, dan tidak merugikan calon peserta didik.
