Kediri, SEJAHTERA.CO – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei 2025 menunjukkan tren kontraksi, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.
Pelaksanaan anggaran dinilai masih memberikan kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi daerah serta penyumbang surplus bagi neraca fiskal nasional.
Kepala KPPN Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyebut total penerimaan negara di wilayah Kediri Raya hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp9,67 triliun, yang terdiri dari Rp9,47 triliun penerimaan perpajakan dan Rp200,9 miliar dari PNBP.
Angka ini menunjukkan kontraksi masing-masing sebesar 7,27 persen dan 8,84 persen secara tahunan (y-o-y).
Baca Juga :Geger, Warga di Jombang Temukan Jasad Pria Membusuk, Diduga Korban Pembunuhan
Melihat kondisi saat ini, pemerintah telah merespon dengan membuka pos anggaran yang sebelumnya terkena program efisiensi.
Terutama pada pos anggaran yang digunakan untuk melakukan pembangunan fisik.
“Diharapkan bisa menumbuhkan ekonomi,” ungkap pria yang akrab disapa Izma, Rabu (25/6/2025).
Lebih lanjut, melihat lebih rinci dari kinerja APBN di Kediri Raya, beberapa kantor pajak utama mencatat pertumbuhan negatif.
KPP Pratama Kediri hanya mampu merealisasikan Rp104,73 miliar atau 28,73 persen dari target tahunan, dengan penurunan sebesar 38,9 persen.
Kontributor terbesar tetap berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran yaitu 28,03 persen dan disusul sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 22,19 persen.
Baca Juga :Atlet MMA Kota Batu Sumbang 1 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu di Porprov IX Jatim 2025
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang mencakup Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk mencatat penerimaan Rp257,37 miliar atau 22,55 persen dari target tahun 2025, turun 23,41 persen dibanding tahun sebelumnya.
