KPP Pratama Tulungagung yang turut mencakup Kab. Trenggalek juga menunjukkan capaian serupa.
Meski penerimaan menurun, realisasi belanja negara di Kediri Raya justru mencapai 41 persen, melebihi rata-rata nasional yang hanya 28,1 persen.
Dari total belanja Rp3,65 triliun, Kabupaten Kediri menjadi penyerap tertinggi dengan Rp1,139 triliun, disusul Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1,058 triliun, Kota Kediri sebesar Rp732,55 miliar, dan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp724,56 miliar.
Belanja pegawai masih mendominasi dengan Rp497,58 miliar (43,33 persen), sementara belanja bantuan sosial yang sebagian disalurkan melalui UIN Syekh Wasil Kediri mencapai Rp9,71 miliar atau sebesar 48,45 persen.
Belanja transfer ke daerah (TKD) menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,51 persen.
Baca Juga :Destinasi Wisata Madiun Tersembunyi yang Cocok untuk Isi Waktu Liburan Sekolah
Dana Alokasi Umum (DAU) terserap paling besar yakni Rp1,84 triliun (46,38 persen), disusul Dana Desa (DD) yang telah mencapai Rp433,41 miliar atau 54,03 persen.
Penyaluran insentif fiskal dan DAK fisik/non-fisik juga terus berjalan, meski masih di bawah target.
Program pembiayaan non-tunai seperti KUR dan UMi menunjukkan tren kontraksi. Jumlah debitur turun 9,80 persen dan nilai penyaluran menurun 6,47 persen menjadi Rp2,09 triliun.
Penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri. Di sisi lain, Bea Cukai Kediri juga menghadapi tantangan.
Baca Juga :Guru di Jombang Diajak Rancang Pembelajaran Ramah Inklusi dan Mendalam
Realisasi cukai hingga Mei 2025 mencapai Rp8,96 triliun atau 34 persen dari target, mengalami kontraksi 5 persen.
KiHal ini dipicu oleh penurunan produksi rokok golongan I seiring turunnya daya beli dan pergeseran konsumsi ke produk dengan harga lebih murah.
