“Jika kontrak P3K dengan Kementerian Sosial hanya untuk satu tahun, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan diperpanjang atau dialihkan? Ini penting untuk keberlangsungan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Legislator dapil Jawa Timur IX itu juga mengusulkan adanya “pamong” dalam sistem pendidikan berasrama seperti Sekolah Rakyat sebagaimana yang diterapkan di Taruna Nusantara.
Menurutnya, Kementerian Sosial memiliki keunggulan dalam pengelolaan pamong karena pengalaman panjang dalam rehabilitasi sosial.
“Kalau sekolah umum tak terbiasa dengan sistem asrama, Kementerian Sosial justru unggul. Mereka punya SDM dan pengalaman yang cukup,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah telah berencana mendirikan Sekolah Rakyat sebagai upaya meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama bagi kalangan kurang mampu.
BACA JUGA : Diserang Hama Wereng, Kerugian Petani Kepanjen Nganjuk Mencapai 80 Persen
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal.
Fasilitas yang disediakan mencakup asrama bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern.
