Di tengah terik matahari, para guru tetap bertahan. Sebagian membawa poster berisi kutipan pasal peraturan, sebagian lain menyuarakan tuntutan dengan pengeras suara. Wajah-wajah lelah bercampur tekad terlihat jelas. Mereka merasa perlu bersuara demi menjaga marwah profesi pendidik dan kepastian hukum di dunia pendidikan.
Tak berhenti pada aksi massa, LKBH PGRI Ponorogo juga melayangkan somasi kedua kepada Gubernur Jawa Timur pada hari yang sama. Dalam surat tersebut, PGRI kembali menuntut agar Katenan dikembalikan ke jabatannya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Ponorogo.
“Kami beri tenggat waktu 14 hari terhitung sejak hari ini. Jika tidak ada jawaban atau respons, kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Thohari.
Langkah hukum disebut bukan pilihan terakhir semata, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang dinilai melanggar aturan. Bahkan, jika upaya gugatan di PTUN tidak membuahkan hasil, PGRI Ponorogo berencana membawa persoalan ini ke tingkat kementerian.
“Jika masih tidak ada jawaban, kami akan mengadukan pelanggaran aturan ini ke kementerian terkait,” tandasnya.
Sebelum mencapai lokasi aksi, ribuan guru tersebut melakukan long march dari Lapangan Batalyon Kodim 0802/Ponorogo menuju Kantor Cabdindik Jawa Timur wilayah Ponorogo–Magetan. Sepanjang perjalanan, lalu lintas sempat tersendat, namun aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan.
Hari itu, Ponorogo menjadi saksi bahwa ruang kelas bukan satu-satunya tempat guru bersuara. Di jalanan, mereka berdiri sebagai warga negara yang menuntut keadilan dan kepastian hukum, berharap kebijakan pendidikan kembali berpijak pada aturan, bukan kekuasaan semata.
