Penunjukan Plt, lanjut Imam, merupakan kewenangan kepala daerah.
Sementara itu, hingga April 2026 tercatat sedikitnya tujuh jabatan kepala dinas di Ponorogo masih diisi oleh Plt. Jabatan tersebut meliputi Dispendukcapil, Disperpusip, Dinsos P3A, DLH, DPMPTSP, Baperinda, serta BPPKAD.
Imam mengakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan dalam pengisian jabatan sementara tersebut.
“Memang saat ini kami agak kesulitan mengisi Plt karena SDM yang tersedia terbatas,” imbuhnya.
Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak terganggu, semua berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.
