“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujar bupati yang akrab disapa Pak Yes tersebut.
Meski kembali meraih WTP, Pak Yes menegaskan bahwa predikat tersebut bukan sekadar penghargaan, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran.
Menurutnya, mempertahankan capaian tersebut jauh lebih sulit dibanding meraihnya. Karena itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Baca Juga :Polres Kediri Bentuk Tim Anti Begal, Perkuat Pencegahan Kejahatan Jalanan
“WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus terus dipertahankan. Karena mempertahankan tentu lebih sulit. Oleh sebab itu, seluruh catatan dan rekomendasi dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lamongan berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.
