Karena itu, pihaknya meminta pemasang banner untuk secara sukarela mencopot banner tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum dan menghindari munculnya informasi yang menyesatkan masyarakat.
Baca Juga :Empat Tersangka Ditetapkan dalam Kasus Penyelundupan Pil Dobel L ke Lapas Blitar
“Kami mengedepankan pendekatan persuasif. Namun perlu dipahami bahwa tanah ini bukan milik pribadi. Ini aset Pemerintah Kota Kediri yang status hukumnya sudah jelas dan final,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Rahman menegaskan bahwa Pemkot Kediri tidak ingin persoalan lama terus dihidupkan kembali hingga berpotensi mengganggu ketertiban dan kondusivitas wilayah.
“Kami bersama TNI, Polri, Satpol PP, dan seluruh unsur pemerintah hadir untuk memastikan aset daerah terlindungi serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kepastian hukum harus dihormati oleh semua pihak,” katanya.
Sementara itu, terkait hamparan tanaman tebu yang saat ini masih berdiri di atas lahan aset tersebut, Camat Mojoroto memastikan proses panen tetap dapat dilaksanakan oleh petani atau penyewa yang memperoleh hak pengelolaan melalui mekanisme lelang resmi Pemkot Kediri.
“Silakan dipanen. Itu hak penyewa lelang yang telah memenuhi kewajibannya kepada pemerintah. Tidak ada pihak yang berhak menghalangi kegiatan panen karena pengelolaannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tandas Abdul Rahman.
Baca Juga :Tulungagung Kekurangan 347 Guru Olahraga dan PAI di Jenjang SD
Dengan penegasan tersebut, Pemerintah Kota Kediri berharap polemik terkait klaim kepemilikan lahan di Banjarmelati segera berakhir.
Pemerintah juga mengajak seluruh pihak untuk menghormati keputusan hukum yang telah inkrah demi menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan stabilitas wilayah.
