Menurut Aan, Ngatini telah menyatakan kesediaannya menyelesaikan kewajiban kredit tersebut dengan skema pembayaran yang disepakati bersama. Ia bahkan disebut telah berinisiatif melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak tiga kali.
Baca juga:PHK Massal PT SGS Jombang Dipertanyakan, Serikat Buruh Soroti Rekrutmen Baru dan Sistem Outsourcing
Sementara itu, untuk kredit atas nama Sukarman, Bank Jombang memutuskan menunda sementara langkah lanjutan sembari menunggu perkembangan penyelesaian perkara.
“Bu Ngatini sudah memutuskan untuk damai untuk kredit atas nama beliau sendiri. Beliau juga berinisiatif mencicil selama tiga kali. Sedangkan untuk kredit atas nama Pak Sukarman, dari pihak Bank Jombang kami tangguhkan sementara waktu,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ngatini mengaku khawatir kehilangan tanah miliknya akibat utang yang menurut pengakuannya telah mencapai sekitar Rp70 juta. Ia mengaku awalnya hanya meminjam uang sebesar Rp500 ribu dengan jaminan BPKB sepeda motor Suzuki Shogun.
Namun saat hendak membayar bunga pinjaman, Ngatini mengaku diminta mengganti agunan dari BPKB menjadi sertifikat tanah karena kendaraan tersebut disebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan kredit.
“BPKB dikasihkan saya, lalu saya ambil sertifikat tanah. Bertukar begitu,” tutur Ngatini.
Kasus tersebut memicu perhatian masyarakat sekitar. Sejumlah warga berharap persoalan yang dihadapi Ngatini dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Mereka juga meminta apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur dalam penyaluran kredit, maka perlu dilakukan audit dan penelusuran lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jika ada dugaan pelanggaran, diproses saja secara hukum. Kasihan Nenek Ngatini dan nasabah lain yang mungkin mengalami kasus serupa,” ujar salah seorang warga.
