Kediri, SEJAHTERA.CO – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Kediri, Apip Permana berharap Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) RI bisa meningkatkan kualitas dan pelayanan publik. Hal itu disampaikan setelah pembukaan Sosialisasi e-walidata SIPD RI dan forum pembahasan keterisian dan pemanfaatan data SIPD secara daring dan luring Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Senin (18/12).
Kegiatan itu adalah upaya mewujudkan keterisian data pemerintah dan pengembangan daerah yang digunakan sebagai input penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam SIPD.
Sosialisasi yang digelar selama 3 hari, mulai Senin 18 Desember hingga Rabu 20 Desember 2023 ini menggundang seluruh Diskominfo Provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia, Bappeda provinsi dan kota/kabupaten se-Indonesia serta kementrian dan lembaga pusat.
Plh. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud saat membuka kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan bahwa beberapa waktu lalu, tepatnya 12 Desember 2023, SIPD RI telah diluncurkan oleh Pemerintah di Istora Senayan.
“Pertemuan hari ini untuk menindaklanjuti aplikasi SIPD RI agar bisa di operasikan secara keseluruhan oleh seluruh Pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah,” ungkapnya.
Menurut Restuardy SIPD RI telah diluncurkan sebagai aplikasi umum penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana aplikasi ini merupakan bagian dari kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat digunakan berbagi pakai oleh instansi pusat maupun daerah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.
Restuardy juga menyampaikan bahwa SIPD RI diharapkan dapat mendukung aksi pencegahan korupsi dan mengakselerasi digitalisasi sektor pemerintahan.
“Kita melihat fakta secara global suatu negara akan maju, berbanding lurus dengan tingkat digitalisasi yang dibutuhkan. Mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan dengan mempercepat digitalisasi dalam tugas-tugas layanan pemerintahan yang ujungnya untuk memperbaiki pelayanan publik,” jelasnya.
