Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan hingga Minta Pencabutan Inpres di Depan DPRD Kabupaten Kediri, Semua Dewan Dinas Luar

Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan hingga Minta Pencabutan Inpres di Depan DPRD Kabupaten Kediri, Semua Dewan Dinas Luar
aksi penolakan pemangkasan anggaran pendidikan hingga minta pencabutan Inpres di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri.(rizky/sejahtera.co)

Kediri, SEJAHTERA.CO –  Ratusan mahasiswa dan pemuda Kediri menggugat menggelar aksi di Depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Jumat (21/2/2025) sore. Dalam aksi tersebut, mereka terlihat melakukan orasi satu persatu.

Selain itu, juga membawa spanduk atau pamflet yang bertuliskan salah satunya pendapatan tetap pengeluaran naik dan kabinet gemuk kinerja buruk.

Aksi tersebut sempat terjadi antara mahasiswa dan pemuda dengan kepolisian. Bahkan, ada pula yang melempar kardus hingga botol.

Read More

Baca Juga :Penyelundupan Narkoba ke Lapas Kelas IIB Blitar Dicegah, Barang Haram Dilempar dari Luar Tahanan

Shelfin Bima Prakosa, Koordinator Aksi Kediri Mengugat mengatakan, aksi ini untuk melakukan upaya penolakan dan mencabut instruksi presiden (inpres) nomor 1 tahun 2025 berhubungan efisiensi anggaran.

Dia merasa bahwa kebijakan tersebut digunakan untuk program Makan Gizi Gratis (MBG) yang dinilai sangat tidak relevan.

“Itu harus kami tolak karena anggaran yang seharusnya dikelola Kementerian Berhubungan harkat martabat hidup masyarakat dikurangi,” katanya usai aksi.

Baca Juga :Paranet Masih Digunakan Penghalau Hama Cegah Tanaman Rusak

Dirinya mencontohkan, anggaran pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menambah kelayakan pengelolaan, fasilitas, infrastruktur dan subsidi biaya kesehatan bakal terkurangi.

Apalagi, pendidikan terkurangi sehingga masyarakat yang hari ini di pelosok salah satu di Kecamatan Semen Kabupaten Kediri bagaimana fasilitas pendidikan sekolah dasar dan tenaga pendidik banyak kurang.

“Pemerintah memotong anggaran untuk digunakan makan gizi gratis. Program tersebut untuk mementingkan elektoral politik presiden bagaimana mungkin anggaran bidang-bidang lain berhubungan masyarakat dikurangi, tapi pengeluaran masyarakat bertambah,” bebernya.

Baca Juga :Harga Bumbu Dapur Naik, Cabai Rawit Tembus 70 Ribu Sepekan Jelang Ramadhan

Tak hanya itu, mereka juga merasa kecewa karena tidak ditemui langsung oleh Ketua maupun anggota DPRD Kabupaten Kediri. Menurut Shelfin Bima, sempat mendapat keterangan dari Ketua DPRD Kabupaten Kediri lewat video call (VC).

Dalam video call tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Kediri Murdi Hantoro mengaku, semua dewan sedang dinas di luar. Namun demikian, hanya ada dua dewan yang berada di Kabupaten Kediri yang pertama sedang sakit dan kedua baru keluar kota.

Ia menganggap bahwa secara sistem dan tata kelola birokrasi DPRD Kabupaten Kediri tidak baik sehingga menjadi catatan penting yang harus diperbaiki.

Baca Juga :Meski Dilarang Ketum PDI Perjuangan, Bupati Malang Sanusi Tetap Berangkat Retreat

“Soal saling dorong itu pasti karena massa pasti marah dengan keadaan negara yang kacau ini, lalu tidak ditemui langsung oleh dewan meksipun hanya sekretariat dewan yang ditemui. Sedangkan kami adalah rakyat yang memilih langsung mereka,” ungkap Koordinator Aksi Kediri Mengugat.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *