Jakarta, SEJAHTERA.CO – Forum Purnawirawan TNI menyurati MPR hingga DPR meminta pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka diproses.
Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres yang dipersoalkan sudah final dan mengikat.
Forum Purnawirawan TNI diketahui 8 poin sikap, salah satu poin pemakzulan Gibran. Pemakzulan tersebut karena mempersoalkan proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Dilihat di laman resmi MK, Selasa (3/6/2025), MK telah menegaskan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat tentang persyaratan usia capres-cawapres yang pernah/sedang menduduki jabatan melalui pilkada.
Baca Juga :Dinkes Kota Batu Siap Tindaklanjuti Imbauan Kemenkes Terkait Varian Baru Covid-19
“Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucap hakim konstitusi Enny Nurbaningsih.
Putusan itu hasil sidang 2 perkara sekaligus yakni Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh 2 orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Russel Butarbutar dan Utami Yustihasana Untoro dan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro.
Terkait Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023, Enny menyebut ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.
Hal serupa dinyatakan MK terhadap Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dalam pertimbangan menyebutkan telah memberikan pandangan dalam Putusan MK Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang pada intinya menyatakan terdapat 3 isu pokok tentang batas syarat usia minimal 40 tahun untuk menjadi capres-cawapres.
MK berpandangan penyepadanan usia 40 tahun dengan jabatan publik atau penyelenggara negara yang pernah atau sedang dijabat seseorang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang dapat dikatakan luas dan terdapat perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dimaksud.
“Dengan demikian, keberadaan dalil Pemohon yang menyatakan jabatan ‘wakil kepala daerah’ tidak terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyepadankan batas usia minimal empat puluh tahun sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023 dengan adanya pemaknaan baru yang menyatakan ‘berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah’ adalah cara memaknai putusan yang tidak komprehensif,” ujar Ridwan.
