PONOROGO, SEJAHTERA.CO – Ratusan sopir truk di Ponorogo menggeruduk kantor DPRD setempat untuk melakukan unjuk rasa, pada Kamis (19/6/2025) siang.
Para sopir truk membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan unjuk rasa termasuk keberatan dengan ketentuan mengenai over dimension dan overload (odol).
Sopir truk yang datang dari sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo itu juga sepakat untuk melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk protes atas ketentuan odol.
Koordinator aksi, Sakri mengatakan ada lima tuntutan yang diminta para sopir truk dalam aksi unjuk rasa tersebut termasuk ketentuan odol.
BACA JUGA : Kecelakaan Maut Perlintasan Kereta Api di Lamongan, Truk Tangki Terbelah Sopir Meninggal Dunia
Diantaranya revisi Undang-undang (UU) Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Nomor 22 tahun 2009, dan regulasi mengenai ongkos angkutan logistik.
Juga perlindungan dan kesetaraan perlindungan serta perlakuan hukum bagi sopir truk dan pemberantasan pungli serta premanisme.
“Kami sebagai sopir truk terbebani dengan UU nomor 22 tahun 2009 tersebut kami juga meminta DPRD bisa memfasilitasi dan menyampaikan hingga DPR RI,” ungkap Sakri kepada Koran Memo Grup.
Salah satu poin yang meresahkan bagi para sopir dalam Undang-undang tersebut adalah ketentuan terkait tonase.
Ketentuan itu menututnya sangat membebani sopir, karena biaya operasional dengan angkutan yang dibawa tidak sebanding.
“Jika kami membawa sesuai batas tonase operasional tidak cukup, karena menghitungnya sesuai tonase yang dibawa. Ini juga berkaitan dengan tuntutan regulasi ongkos angkutan logistik,” urainya.
Untuk diketahui, para sopir truk melakukan aksi demo hingga aksi mogok kerja sebagai bentuk protes terhadap ketentuan kelebihan beban dan kelebihan dimensi.
BACA JUGA : Tingkat Ketepatan Waktu KAI Daop 7 Madiun Capai 100 Persen
Di beberapa daerah di Jawa Timur bahkan para sopir melakukan aksi sweeping terhadap truk muatan yang beroperasi dan meminta mereka untuk berhenti.
