Padalah hingga saat ini, mahasiswa masih terus membayar uang kuliah (SPP). Di mana uang semester yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa itu, berkisar mulai Rp 3 juta hingga Rp 7 juta. Namun, Mahbub Ubaidillah tidak mengetahui kemana penggunaan uang tersebut.
Sementara itu, Direktur Poltekom, Drs Dino Sudana, saat dikonfirmasi menyampaikan tidak bisa berkomentar banyak.
“Mohon maaf. Mohon hubungi pihak yayasan saja. Kami, direksi tidak memiliki kewenangan untuk bicara ke publik. Karena menurut pandangan kami, direksi tidak punya masalah dengan segenap sivitas akademika. Mohon maaf,” ucap Dino.
Dari pihak yayasan, pun juga belum ada konfirmasi atau penjelasan apapun. Salah satu anggota yayasan yang dinilai memegang peran penting, yakni Nurcholis Sunuyeko, ketika dikonfirmasi juga belum memberikan penjelasan hingga berita ini ditulis.
Hal ini, pun ternyata juga menarik perhatian dari Pemerintah Kota Malang. Dalam hal ini, Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang secara kebetulan melihat banner-banner tersebut ketika menghadiri kegiatan pagelaran wayang oleh dalang cilik yang ada di komplek Poltekom.
“Kami juga baru tahu, tadi pas masuk ke sini. Masalahnya saja kami tidak tahu. Nanti akan saya minta laporan dahulu,” kata Pj Wali Kota Wahyu.
Reporter : Arief Juli Prabowo
Editor: Dhita Septiadarma
