“Lokasi kantung parkir kami hanya pada delapan titik itu, jika selain delapan titik itu ada tempat parkir lagi, bisa kami pastikan itu parkir liar yang kemungkinan dikelola warga setempat atau karang taruna setempat, sehingga bisa saja tarifnya dipatok lebih mahal,” ungkapnya.
Baca Juga :Jelang Pendaftaran Calon Bupati, Dua LO Koordinasi dengan KPU Kabupaten Kediri
Ronald meminta warga waspada pada lahan parkir yang berada di lahan pribadi seperti di depan rumah warga. Di sana Dishub tidak bisa menjangkau atau melakukan intervensi, mengingat lokasinya yang berada pada lahan milik pribadi.
Maka dari itu, masyarakat diminta untuk memarkirkan kendaraannya pada kantung-kantung parkir yang sudah ditentukan atau parkir di Tepi Jalan Umum (TJU). Dengan begitu, jika ada temuan parkir yang tidak sesuai tarif, pihaknya bisa melakukan penindakan terhadap petugas jukir.
Baca Juga :Pasca Putusan MK, KPU Kabupaten Kediri Umumkan Ubah Syarat Minimal Dukungan Pilbup 2024
“Seperti contoh, lahan parkir di depan rumah warga, lahan parkir milik Apollo Supermal, dimana lokasi parkir itu merupakan lahan pribadi. Jadi mereka bisa seenaknya mematok tarif,” jelasnya.
Pelaksanaan parkir CFD saat ini bersifat parkir insidental dan masih menerapkan sistem keplek (Nomor parkir) dan belum menerapkan sistem karcis parkir saat kegiatan CFD, lantaran perbupnya sedang dibuat.
Saat ini, perbup tentang perparkiran sudah ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk dibuatkan Perda perparkiran yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2024. Nantinya jika perbup itu selesai, penerapan parkir kegiatan CFD juga akan berbeda, dimana tentunya akan menggunakan karcis parkir.
Baca Juga :Fiska Indra Pratama, Petani Milenial, Berjuang Keras Kembangkan Melon “Asing” Lewat Hidroponik
“Kalau sudah ada regulasinya dan bisa diterapkan, otomatis pelaksanaannya juga berbeda. Nanti akan pakai karcis parkir, sehingga tarif yang dipatok juga sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.
