“Saya dapat informasi jika yang mengerjakan proyek plengsengan saluran tersier di Desa Sendangbumen ini dari salah satu rekanan di wilayah Kecamatan Loceret,” papar Hamid.
Baca Juga :Ribuan Kotak Suara untuk Pilkada 2024 Tiba di KPU Jombang
“Jika itu benar terjadi, brarti dalam pembuatan spj, diduga akal-akalan. Kan harus ada fotokopi KTP pekerja juga, dan mengutamakan 30 persen perempuan, karena ini pemberdayaan masyarakat,” tukasnya.
Hamid melanjutkan, seyogyanya pihak aparat penegak hukum, maupun pihak BPKP melakukan penelusuran terkait ini. Sebab, jika benar-benar dikontraktualkan, maka akan timbul dugaan tindak pidana korupsi.
“Di mana-mana rekanan itu mencari untung, sehingga kualitas bangunan pun diragukan. Ini akan saya kawal terus,” katanya.
Baca Juga :Mundjidah Wahab, Pencetus Gerakan Seribu bersama Muslimat NU yang Menginspirasi Daerah Lain
“Kami masih mencari data terkait pengerjaannya, jika ada dugaan penyimpangan atau korupsi pada proyek tersebut, yang jelas akan kami mejahijaukan,” tegas Hamid.
Sayangnya, sampai berita ini diturunkan, Hariyono Ketua HIPPA Sendang Makmur Desa Sendangbumen belum bisa dikonfirmasi. Ketika ditelepon melalui ponselnya, meski berdering namun yang bersangkutan tak berkenan angkat ponsel.
Sementara itu, Budi Santoso Kepala Desa Sendangbumen Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk saat dikonfirmasi di ruangannya mengaku jika proyek plengsengan saluran tersier itu digarap HIPPA Sendang Makmur.
Baca Juga :Pemusnahan Barang Bukti Perkara Sudah Inkrah, Kejari Kota Kediri: Didominasi Kasus Narkoba
“Tidak boleh dikontraktualkan, kami garap sendiri. Ada kelebihan sedikit kami bagi-bagi bersama teman-teman petani dan perangkat desa,” ucapnya.
