Tulungagung, SEJAHTERA.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung tidak menemukan adanya unsur kesalahan pada dua dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan.
Baca Juga :Polres Nganjuk Gelar Operasi Zebra Semeru 2024, Ini yang Diwaspadai
Ketua Bawaslu Tulungagung, Pungky Dwi Puspito menerima dua laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon (Paslon) dengan sejumlah instansi.
Berdasarkan laporan yang masuk, laporan pertama itu terkait bantuan tandon terpal untuk Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggunggunung dari BPBD yang diklaim bantuan paslon.
Lalu, laporan kedua soal video sejumlah perangkat desa yang membawa nama PPDI menyatakan dukungan ke paslon tertentu.
Baca Juga :Gedung Kesenian Jadi Lokasi SKD CPNS, Pemkot Blitar Buka 1 Sesi 300 Peserta
Pungky telah memproses dua laporan tersebut yang rencananya akan diregister jika laporan itu sudah dianggap lengkap. Namun, belum sempat diregister kedua laporan itu dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye oleh Bawaslu Tulungagung.
“Kami sudah memberikan waktu bagi pelapor selama 1×24 jam untuk melengkapi laporannya, tetapi laporan itu tidak dilengkapi, sehingga tidak bisa diregister,” ungkapnya, Senin (14/10/2024).
Baca Juga :Masa Kampanye Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan 48 Alat Peraga Kampanye Rusak
Dia menyebut, laporan yang belum lengkap seperti kronologi kejadian, waktu, dan tempat. Namun dikarenakan data itu tidak ada, pihaknya kemudian melakukan rapat pleno untuk memutuskan tindak lanjut laporan itu.
Melalui rapat pleno, Bawaslu memutuskan dua laporan itu sama-sama tidak diregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materil maupun syarat formil.
Memperkuat alasan tersebut Bawaslu juga sudah melakukan pendalaman terkait dua kasus itu.
Baca Juga :Warga Kampung Dalem Dukung Calon Walikota Kediri yang Bisa Melanjutkan Program Sebelumnya
“Kalau hasil pendalaman kami, dua peristiwa yang dilaporkan itu dipastikan terjadi sebelum ada penetapan Paslon sehingga tidak bisa ditarik ke Undang-undang Pilkada. Befa kondisinya jika sudah ada penetapan Paslon, kita bisa menggunakan undang-undang lain,” pungkasnya.
