Baca Juga :Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar Kerahkan Pendukung Menangkan SAE
“Berikutnya retribusi daerah diproyeksikan sekitar Rp243,9 Miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sekitar Rp1,6 Miliar, dan lain-lain PAD yang sah sekitar Rp2,7 Miliar,” terangnya.
Kang Wie sapaanya juga menyebut ada penyesuaian anggaran, sebab ada keputusan menteri keuangan (KMK) yang mengatur rigid terkait pembiayaan infrastruktur, cukai rokok, hingga pendanaan soal pendidikan.
“Untuk angkanya bisa dilihat di KMK tersebut, jadi kita harus menyesuaikan itu. Pun di dalam APBD ini, sebenarnya kita sudah menyesuaikan lewat sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), namun begitu tetap perlu penyesuaian terkait APBD 2025 ini,” imbuhnya.
Baca Juga :Puting Beliung Merobohkan Pohon dan Merusak Tiga Rumah, Ini Kerugiannya
Pihaknya menargetkan keputusan mengenai APBD 2025 akan rampung maksimal pada 18 Desember nanti. Dimana setelah penyampaian nota penjelasan ini, dewan akan kembali menjadwalkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD.
“Memang prosesnya sangat panjang, dan kita juga diburu waktu. Target kita 18 Desember pengambilan keputusan,” pungkasnya.
Baca Juga : Tambang Ilegal Desa Plosokidul Ditertibkan Petugas, Ini Penjelasan Kapolsek Plosoklaten
Ia berharap proses pembahasan APBD 2025 di Ponorogo bisa dilaksanakan tepat waktu. Sebab sesuai ketentuan, penetapan APBD 2025 paling lambat dilakukan satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
