Dia menambahkan, pasca-menerima laporan, pihaknya pun langsung turun tangan. Di antaranya memberikan rasa aman kepada para korban. Bahkan, jika keselamatan terancam, korban pun ditempatkan di rumah aman yang lokasinya dirahasiakan.
Hal itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan melindungi psikologis korban. Nah, dari sejumlah laporan yang masuk itu setelah dilakukan pendalaman dan mediasi, ada yang berakhir damai.
Tetapi ada pula yang berakhir ke laporan polisi. Beberapa di antaranya pun ada yang berakhir dengan perceraian. “Damai dalam artian berbaikan lagi dengan suami, tetapi ada pula yang lanjut dan berakhir ke cerai,” jelasnya.
Baca Juga :Komplotan Pengedar Arak Bali Tanpa Izin Diringkus, Amankan Dua Pelaku dan Puluhan Botol
Dia mengurai, dari laporan yang masuk terperinci. Jika tak hanya kekerasan perempuan dan laporan KDRT, ada pula kekerasan lain. Seperti pelecehan seksual, pencabulan, kekerasan fisik hingga kasus penjualan orang atau trafficking dan lain sebagainya.
Nah, yang menjadi atensi, keberadaan judi online atau judol ternyata membuat pemicu kekerasan Perempuan. Fenomena ini baru terjadi beberapa tahun ini. Ini terjadi karena perkembangan teknologi.
Harapannya, Masyarakat paham bahwasanya judi online selain merugikan diri sendiri tetapi juga keluarga.
“Apapun alasannya, kekerasan terhadap Perempuan tidak dibenarkan. Dan kami siap untuk memberikan perlindungan,” pungkasnya.
Baca Juga :Kota Blitar Belum Jalankan Uji Coba Makan Bergizi Gratis, ini Sebabnya
Sebagai informasi Satgas PPA melibatkan berbagai pihak di antaranya tokoh agama, tokoh masyarakat, Dinas PPKBP3A, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri Blitar, Pengadilan Negeri Blitar, dan Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Satgas ini dibentuk pada 2022.
