“Sebagai contoh lagi angka kemiskinan makro, jumlahnya juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini merupakan bukti jika pendataan yang dilakukan di tingkat desa kurang akurat, sehingga masih ada warga miskin yang belum terjamah program pemerintah,” ungkapnya
Terkait penanganan yang dilakukan, Teguh menyebut, mulai tahun ini Pemkab Tulungagung sedang berupaya untuk menggelar program pengentasan kemiskinan. Meski ada keterbatasan anggaran karena efisiensi dan refocusing anggaran pada tahun 2025 ini.
Menurut Teguh, untuk memaksimalkan penanganan angka kemiskinan di Tulungagung, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk menggelar program bantuan bagi masyarakat miskin dan lansia.
Penanganan itu dengan asumsi satu jiwa akan mendapat Rp 200 ribu, sehingga dibutuhkan anggaran Rp 6 miilar untuk 200 jiwa selama lima bulan.
“Penyalurannya kita tunggu perbup. Kami juga masih mengajukan permohonan. Semua kegiatan harus ada perbup dulu. Turun mungkin Maret-April,” pungkasnya.
