“Iya, kami akan bersurat kepada wali kota. Rekomendasinya, untuk update data. Dan kalau memang dari kasat mata, layak mendapatkan beras gratis kasihkan saja. Sebaliknya, kalau memang tak dapat ya tak apa dicoret,” jelasnya.
Seperti diketahui, setiap tahun Pemkot Blitar menggelontorkan puluhan miliar untuk program rastrada. Para penerima mendapatkan 10 kilogram beras secara gratis setiap bulan. Pencairan dilakukan secara rapel. Untuk 2025 ini, pencairan tak dilakukan manual. Tetapi KPM yang tercatat menebus ke toko yang telah ditunjuk setelah mendapatkan kartu khusus.
Nina Indrayanti, Sekretaris Kecamatan Kepanjenkidul mengakui baru saja bertatap muka dengan Komisi I DPRD Kota Blitar. Sesuai yang diketahui, bahwasanya pihaknya hanya berhak menerima data dan cek lapangan. Sementara untuk jumlah data penerima, yang memiliki data adalah dinas sosial.
Baca Juga :Tak Kunjung Ada Tersangka Kasus Korupsi Dana BOS di SMK PGRI 2 Ponorogo, Kejaksaan Sebut Karena ini
“Kami hanya menerima data saja,” katanya dengan singkat. Di Kecamatan Kepanjenkidul sendiri, ada setidaknya 800 KPM yang dicoret tak masuk data rastrada.
Sebelumnya, Dinas Sosial Kota Bliter sudah mencairkan rastrada 2025 pada Maret lalu. Pencairan dilakukan non tunai. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah KPM 2025 sebanyak 6.274 keluarga. Angka ini menurun cukup signifikan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 9.514 KPM. Itu berarti menyusut 3.240 KPM.
Penyusutan ini terjadi akibat seleksi yang semakin ketat, termasuk faktor perpindahan domisili serta peningkatan kondisi ekonomi beberapa penerima manfaat sebelumnya. Dalam upaya meningkatkan akurasi data, Dinas Sosial kini bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan basis data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Baca Juga :Survei Dimulai, Pemkab Jombang Siapkan Lokasi Sekolah Rakyat Berasrama
Sebelumnya, pendataan belum menggunakan sistem ini, sehingga terdapat potensi tumpang tindih dengan program bantuan sosial lainnya.
