Menurut Nanang, setidaknya terdapat sekitar 170-an PKL yang berjualan di Kawasan Kuliner Pinka. Namun pendataan ini belum dilakukan secara menyeluruh, pasalnya terdapat sejumlah pedagang yang menolak untuk didata, sehingga bisa dipastikan jumlahnya melebihi hasil pendataan itu.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar pemerintah daerah segera melakukan penataan terutama pada lokasi rawan kemacetan akibat banyaknya pedagang yang berjualan. Mengingat para PKL ini berjualan dikedua sisi jalan yakni pada bagian timur dan barat jalan, sehingga ruas jalan yang dilalui semakin sempit.
Baca Juga :Pembiayaan Proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta Ditanggung Pusat dan Pemprov Jakarta
“Bagi kami terpenting kemacetannya diatasi terlebih dahulu, kami tidak masalah adanya para PKL di kawasan itu, karena sesuai namanya kawasan itu ada untuk kulineran,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tulungagung, Slamet Sunarto mengatakan, penanganan pertama pada Kawasan Kuliner Pinka dilakukan dengan menggelar patroli untuk penertiban banner pedagang. Itu karena adanya banner yang diletakkan oleh para PKL semakin mempersempit ruas jalan disana.
Kemudian, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tulungagung nantinya akan melakukan penataan terhadap para PKL, dimana pihak DLH sudah menyiapkan denah untuk lokasi PKL berjualan. Mengingat kondisinya, ketersediaan lahan berdagang di Kawasan Kuluner Pinka tidak sinkron dengan banyaknya pedagang yang berjualan.
Baca Juga :Aset Sitaan Milik Tersangka HB Dibeli 2023-2024, Terbanyak, Terbesar di Kasus Dam Kalibentak
“Untuk jangka pendeknya, kami akan menertibkan banner yang ditempatkan di jalan oleh para PKL terlebih dahulu, kemudian untuk jangka panjangnya, nanti DLH Tulungagung menyiapkan denah untuk lokasi PKL berjualan,” kata Slamet Sunarto.
