“Adanya aduan wali murid menandakan bahwa kesepakatan tersebut belum utuh. Ada gap komunikasi yang perlu diperbaiki,” tambah Cholil.
Dari telaah tersebut, Dewan Pendidikan kemudian mengeluarkan sejumlah rekomendasi untuk meredam polemik.
Pertama, komite sekolah bersama wali murid diminta menggelar pertemuan ulang guna meninjau kesepakatan iuran.
Kedua, penghimpunan dana sementara dihentikan sampai ada kesepakatan baru yang lebih transparan.
Ketiga, pihak sekolah diminta memaparkan program tahunan secara terbuka, mulai dari rencana ideal hingga alternatif.
Baca Juga :Dimulai Pukul 06.00, BEN Siap Digelar, ini Sejumlah Ruas Jalan yang Ditutup
Keempat, dana yang sudah dihimpun harus dikelola secara akuntabel dan sesuai kebutuhan.
Kelima, kepala sekolah wajib menjamin suasana belajar tetap kondusif agar polemik iuran tidak mengganggu hak siswa dalam proses belajar mengajar.
Cholil menegaskan, secara teknis pengawasan penyelenggaraan pendidikan jenjang SMA/SMK berada di bawah kewenangan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Meski begitu, pihaknya tetap berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat pendidikan di Kabupaten Jombang.
“Dewan Pendidikan berharap semua pihak mengedepankan keterbukaan, musyawarah, serta kepatuhan pada peraturan,” tukasnya.
Baca Juga :Kejari Batu Gelar Pekan Olahraga Sambut Harlah ke-80 Kejaksaan RI
“Tujuannya agar tercipta suasana pendidikan yang kondusif, transparan, dan hak belajar anak-anak tetap terjamin,” pungkasnya.
